Beranda blog Halaman 3

Pihak Surya Atmadja Nilai Bupati Bogor Cari Panggung soal Kehadiran Rhoma Irama

0

Bogor – 

Keluarga Surya Atmadja, yang meminta pedangdut Rhoma Irama menyanyikan beberapa lagu di Pamijahan, merasa disudutkan oleh Bupati Bogor Ade Yasin. Keluarga juga menanyakan apakah respons Ade Yasin itu untuk ‘mencari panggung’.

“Tetapi prinsipnya adalah kita ingin luruskan bahwa semua yang dituduhkan itu tidak benar. Kalau Rhoma-nya manggung, sebenarnya ini yang cari panggung siapa, gitu. Apa motif Ade Yasin terus menyerang kayak begini,” kata Kuasa Hukum Keluarga Surya Atmadja, Mukhlis Ramlan, di Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor, Selasa (7/7/2020).

Mukhlis menjelaskan Rhoma Irama tidak menggelar konser saat datang ke Pamijahan, Minggu (28/6) kemarin. Rhoma pun, lanjutnya, sudah membuat klarifikasi bahwa dia tidak menggelar konser.https://41cbae708f6ccf9723c4e699a38b8c9a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

“Kalau dia menuduh bahwa terjadi pelanggaran yang seriusnya, tolong dibuktikan secara fakta juga. Yang diambil pada saat berita mencuat di media adalah saat Bang Haji nyanyi, dan itu didaulat, tidak didesain ya, didaulat untuk memberikan sumbangan lagu. Bukan didesain dari awal. Karena beliau adalah bagian dari keluarga yang sudah lama bersama Abah Surya, sah-sah saja,” tutur Mukhlis.

Dia mengatakan Ade Yasin menerima informasi setengah-setengah. Orang-orang yang datang ke khitanan anak Surya Atmadja, lanjutnya, adalah warga Pamijahan. Atau, kata dia, tidak ada masyarakat dari luar Pamijahan yang datang untuk melihat Rhoma Irama.

“Ini tuduhan yang harus kita lakukan dan klarifikasi bahwa apa yang disampaikan Ade Yasin itu mengambil separuh-separuh dari berita yang ada, tidak melihat secara utuh. Kami bisa buktikan bahwa semua yang masuk melalui cek suhu, satu. Pakai masker, dua. Kalau tidak pakai masker, kita kasih masker kemarin dari keluarga,” kata dia.

Lebih lanjut Mukhlis mengaku keluarga Surya Atmadja merasa difitnah oleh Ade Yasin, sehingga dia meminta Ade meminta maaf kepada keluarga.

“Kalau dia terus menyerang, dia terus memfitnah, dia terus menyerang privasi Abah Surya Atmadja, tentu ini sudah masuk ke ranah pidana. Jadi kita minta dia (Ade Yasin) minta maaf. (Bila) ternyata tidak terbukti, maka gentleman juga Ade Yasin minta maaf ke keluarga ini karena tuduhan ini sangat keji,” ucapnya.https://d9c4aa80a1c87c20bacf0ca0c110a998.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

“Kalau dia juga masih memaksa, kita akan laporkan ke Mabes Polri sebagai bentuk tindakan fitnah dan mencemarkan nama baik. Jangan sampai ini fitnah yang ditebar luar biasa, ternyata dia cari panggung. Orang sudah minta maaf tapi terus diserang kayak begini,” ujar Mukhlis.

Untuk diketahui, Surya Atmadja menggelar acara di Pamijahan, Kabupaten Bogor, Minggu (28/6). Dalam acara khitan anaknya itu, Surya Atmadja mengundang pedangdut Rhoma Irama.

Saat datang, Rhoma diminta menyanyikan beberapa lagu di sebuah panggung. Rhoma pun tampil dan warga menonton pedangdut tersebut. Bupati Bogor Ade Yasin mengaku marah dan kecewa atas acara tersebut.

“Tetapi pada hari H-nya (Minggu, 28/6) mereka tetap tampil. Ini juga, ya kita marah, kecewa juga, ya. Kenapa mereka melanggar komitmennya sendiri,” kata Ade Yasin di pendapa Bupati Bogor, Kompleks Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (29/6).

Hal ini Ade katakan bukan tanpa sebab. Dia mengatakan Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor sudah menginformasikan bahwa acara tersebut dilarang. Selain itu, lanjutnya, surat edaran tentang larangan menggelar acara sudah diberikan kepada pihak yang akan mengundang Rhoma Irama.

“Lalu tim sudah ke sana dan mereka (pemilik acara) tidak akan melaksanakan (acara), termasuk statement dari Rhoma Irama juga tidak akan melaksanakan (tampil di panggung). Jadi kita percaya itu. Jadi ya, kami kecewa dengan ketidakkomitmenan, baik penyelenggara maupun pengisi acara,” ungkapnya.

Terkait respons keluarga Surya Atmaja, detikcom sudah berupaya menghubungi Bupati Bogor Ade Yasin, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan. DETIK

Solidaritas Kader Muda Muhammadiyah mohonkan grasi buat Fadilah Supari

0

Koordinator Solidaritas Kader Muda Muhammadiyah Bebaskan Siti Fadilah Supari, Mukhlis Ramlan (tengah) bersama sejumlah kader muda Muhammadiyah saat “videocall” dengan staf khusus Presiden, Diaz Hendropriyono, usai konferensi pers, di Jakarta, Senin (22/6), perihal rencana permohonan grasi. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)Ini panggilan kemanusiaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Ibunda Siti FadilahJakarta (ANTARA) – Aliansi Solidaritas Kader Muda Muhammadiyah Bebaskan Siti Fadilah Supari berencana mengajukan permohonan grasi untuk mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dengan pertimbangan kemanusiaan dan jasanya terhadap bangsa Indonesia.

“Ini panggilan kemanusiaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Ibunda Siti Fadilah. Bagaimana pun, beliau masuk kabinet jilid pertama SBY resmi bagian rekomendasi Muhammadiyah,” kata Koordinator Solidaritas Kader Muda Muhammadiyah Bebaskan Siti Fadilah Supari, Mukhlis Ramlan, di Jakarta, Senin malam.

Mukhlis didampingi sejumlah kader muda Muhammadiyah, seperti Bob Febrian sebagai pengurus PP Pemuda Muhammadiyah, Din Salahudin sebagai alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Angga Busra Lesmana.

Apalagi, kata dia, sejumlah tokoh sudah menyuarakan agar Siti Fadilah dibebaskan, seperti Fahri Hamzah hingga Deddy Corbuzier yang sempat mewawancarainya, sehingga kader-kader muda Muhammadiyah tidak mungkin berpangku tangan.

Mukhlis yang juga Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (Fakta) menjelaskan kader-kader muda Muhammadiyah tersebar dalam berbagai profesi, mulai peneliti hingga pengacara.

“Hari ini, kami beraliansi secara kultural, mengingat kader muda Muhammadiyah banyak sekali,” katanya.

Alasan permohonan grasi, kata dia, karena usia yang sudah sepuh, kondisi kesehatannya, serta dengan pengalaman dan keilmuannya yang bisa membantu bangsa Indonesia segera melewati pandemi COVID-19.

Semasa menjabat Menkes, lanjut dia, Siti Fadilah berpengalaman menghadapi pandemi flu burung dan berani berhadapan dengan WHO.

“Kami hormati putusan pengadilan, putusan majelis hakim yang memvonis beliau bersalah. Tetapi, ini soal kemanusiaan. Beliau juga punya berbagai macam mimpi agar bangsa keluar dari pandemi (COVID-19),” katanya pula.

Angga Busra Lesmana selaku kader muda Muhammadiyah yang juga Sekjen Fakta menyampaikan rencananya draf resmi permohonan grasi akan diserahkan kepada Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (24/6) mendatang.

Bahkan, mereka telah berkomunikasi dengan salah satu staf khusus Presiden, yakni Diaz Hendropriyono mengenai pengajuan permohonan grasi terhadap Siti Fadilah.

“Kami mohonkan grasi, tolong ampuni, dan berikan ruang untuk berkreativitas. Beliau masih produktif dan bisa menjadi solusi bagi bangsa,” kata Angga yang pernah menjadi Ketua Umum Tapak Suci Putra Muhammadiyah Universitas Lampung itu pula.

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, 16 Juni 2017, serta diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan Siti terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp5,7 miliar.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Kaltim di Badan Otorita IKN

0

Presiden Joko Widodo telah menyebutkan empat nama kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim. Pemilihan para kandidat tersebut disesalkan lantaran tidak ada putra daerah.

Aktivis pemuda Kaltim, Vico Januardi, mengatakan pola hubungan antara IKN dengan Provinsi Kaltim dan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta harus dikelola oleh SDM berkualifikasi nasional secara kompetensi, integritas, kepemimpinan-manajerial, memiliki jangkauan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah, serta mampu memahami sosial kultur masyarakat Kaltim atau tempat di mana IKN berada.

“Kami menyimak pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo yang menominasikan beberapa nama untuk mengisi calon Kepala Badan Otoritas IKN, antara lain Direktur Pertamina Basuki Thahja Purnama atau Ahok, Menristek RI Bambang Brodjonegoro, dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas,” kata Vico, Senin (2/3/2020).

Dari pernyataan Presiden tersebut, lanjut Vico, secara eksplisit tidak ada nama figur yang berasal dari Kaltim.

“Tentunya kondisi ini dapat menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat apakah SDM Kaltim tidak layak masuk dalam nominasi? Bukan kah lokasi IKN ada di dalam wilayah provinsi Kaltim, dan selayaknya turut pula memperhatikan keterwakilan Kaltim sebagai Kepala Badan Otorita IKN,” jelasnya.

Koordinator Ikatan Alumni Pemuda Lemhanas RI Pemuda Kaltim, Muklis Ramlan, mengatakan proses dan pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Nasional (IKN) yang ditetapkan melalui Perpres harus cermat dalam penentuan nama Kepala Badan Otorita.

Muklis menilai Kepala Badan Otorita IKN dan Struktur Badan Otorita IKN mengakomodasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kaltim, karena hal ini sangat penting mengingat lokasi IKN berada di Provinsi Kaltim.

Selain itu, RUU IKN belum diajukan kepada DPR, sehingga belum ada landasan hukum yang kuat terkait rencana IKN.

“Penting untuk dicermati bahwa penentuan Kepala Badan Otorita IKN akan menentukan keberhasilan transisi sejak dari sekarang tahun 2020 dan menuju Provinsi IKN definitif tahun 2024,” jelas Muklis, Senin (2/3/2020). (Antara)

Merasa Didhalimi, Keluarga Pendiri Bangsa M Natsir Mohon Keadilan

0

KEBAYORAN BARU – Keluarga Pendiri bangsa dan Pahlawan Negara, Mohammad Natsir, menyampaikan secara terbuka permohonan keadilan kepada Presiden RI dan semua lembaga terkait atas peristiwa hukum yang terjadi di keluarga pihak yang dirugikan.

Menurut Keluarga M. Natsir yang diwakili pihak keluarga Hadi Pranoto (cucu HM. Natsir) dan Mukhlis Ramlan sbg Kuasa Hukum dari Hadi Pranoto, bersama KH. Achmad Fathoni Chasan pimpinan salah satu Ponpes di Gresik melakukan pengembangan usaha bersama, bisnis property. Tujuannya, untuk membantu ummat dan pengembangan Ponpes serta dakwah pada umumnya.

“Anehnya, dalam prosesnya terjadi peristiwa hukum yang sangat memilukan. Hal itu dilakukan oleh rekanan usaha keluarga kami, yakni Njono Budiono dan timnya,” kata Mukhlis Ramlan pada wartawan di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

Tanpa rasa kemanusiaan dan belas kasih melakukan rekayasa untuk mengambil alih asset dan usaha yang selama ini menjadi penopang dakwah dan Ponpes serta banyak membantu ummat Islam.

Bahkan, lebih keji melaporkan dan mempidanakan Kyai Achmad Fathoni yang hingga saat ini masih menjalani masa tahanan dalam kondsi sakit.  Sementara apa yang dilakukan Kyai yang menjadi bagian dari usaha keluarga besar M. Natsir adalah semata-mata ingin mempertahankan hak untuk kegiatan dakwah.

Selama ini, dalam perjalanannya terlihat Njono Budiono ingin menguasainya secara manipulatif dan dalam keterangan beberapa ahli hukum bahwa yang dilakukan oleh Kyai Achmad Fathoni adalah murni Perdata, tetapi semua digiring menjadi pidana.

“Kami yakin kebenaran akan bekerja dengan caranya sendiri. Perlawanan hukum terus kami lakukan, termasuk meminta keadilan hukum dengan melampirkan semua fakta hukum ke Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, Menkopolkam, Menkumham, Ombudsman dan lain-lain,” ujarnya.

Leyakinan itu, lanjut dia, karena laporan pihak keluarga telah memasuki tahap 1 dan telah ada penetapan tersangka. Namun, disayangkan, dalam waktu satu tahun yang bersangkutan tidak ditahan.

Tersangka terus melakukan manuver serta dengan angkuhnya berkata bahwa uang dari keluarga M. Natsir  bisa membeli kekuasaan. Perkataan tersebut membuat hati pihak keluarga semua terluka baik anak maupun cucu Buya Mohammad Natsir, pahlawan sekaligus pendiri bangsa ini.

“Kami keluarga memahami betul bagaimana cintanya beliau kepada bangsa ini. Beliaulah yang membuat Mosi Integral Natsir yang mengembalikan Negara Kesatuan yang sebelumnya Federal (RIS),” ungkapnya mengisahkan perjuangan M. Natsir.

Lanjutnya, M. Natsir juga yang keliling ke berbagai negara bersama Agus Salim dan tim untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan yang di Proklamirkan Soekarno Hatta. Saat itu karena Belanda dan sekutunya tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia 45.

Akhirnya, Palestina, Mesir dan sejumlah negara Timur Tengah dan lainnya mengakui kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Sederet peristiwa sejarah bangsa ini yang ada dalam pusaran penting dan M. Natsir  terlibat aktif dalam perjalanan awal untuk kemerdekaan dan kedaulatan Negara ini.

Sering sekali kolega M. Natsir seperti Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Kaisar Jepang, Raja Salman Arab Saudi, Perdana Menteri Malaysia dan lain-lain menawarkan bantuan, tetapi pihak keluarga diberikan pesan agar jangan menerima bantuan dan meminta sesuatu kesiapapun.

“Jadi, semua kami tolak dan memilih jalan usaha keluarga, tetapi faktanya pun terjadi peristiwa seperti ini,” ujarnya.

Untuk itulah, melalui konferensi pers, terbuka kepada Presiden dan seluruh jajarannya, pihak keluarga M. Natsir memohon keadilan hukum agar Njono Budiono dan semua yang telah menzolimi keluarga M. Natsir segera ditahan.

Penahanan Njono, katanya,  karena telah memenuhi unsur dan diadili sehingga diyakin, keadilan itu masih ada di Negeri ini. Pihaknya juga atau ada beberapa keluarga pendiri dan pahlawan bangsa ini yang mengalami hal serupa dengan keluarganya, dimohon negara hadir dan tegakkan hukum seadil-adilnya,

Yang menjadi pertanyaan, jika keluarga pendiri dan pahlawan negeri ini diperlakukan dhalim seperti ini dan hukum sulit berpihak pada keluarga ini, lalu bagaimana nasib rakyat di perbatasan, pedalaman, desa dan yang tinggal di pulau terluar bangsa ini dengan nafas yang sama memohon keadilan.

“Inilah yang dirasakan anak dan cucu cucunya. Kami menuntut hak di keluarga yang sepenuhnya juga dipergunakan buat ummat dan dakwah. Kami mengetuk Nurani Istana,” ujar Ramlan.* (PJ/Abuzakir Ahmad)

IPAL Desak MKD Transparan dalam Kasus Pimpinan DPR RI

0

Ikatan Pemuda Alumni Lemhannas (IPAL) mendatangi Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD), Selasa (15/9). Diwakili Ketua IPAL RI, Mukhlis Ramlan, SH, IPAL menyampaikan beberapa poin aduan terkait hadirnya pimpinan DPR RI di acara Donald Trump.

Pertama, mereka mendesak kepada MKD agar segera dan transparan dalam memproses laporan pengaduan dugaan pelanggaraan etik yang dilakukan pimpinan DPR RI. Selain itu IPAL juga meminta MKD mengusut semua anggota yang turut hadir dalam acara tersebut

Selain itu IPAL juga meminta MKD agar meminta  kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang ikut dalam kunjungan kerjaitu segera mengembalikan dana operasioanal biaya kunjungan kerja  karena diduga tidak sesuai peruntukannya. Tak hanya itu, IPAL juga meminta kepada MKD agar semantara waktu anggota DPR RI tidak melakukan kunjungan luar negeri.

Tokoh Pemuda dan Presidium Mendesak Presiden Memekarkan Kota Tanjung Selor Ibukota Kaltara

0

Jakarta – Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Se-Indonesia gelar aksi di depan Istana Medeka Jalan Merdeka Utara, Senin (24/9/2018).


Mereka mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (DESARTADA) dan Penataan Daerah (PETADA) sebagai penjabaran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Tokoh Pemuda dan Pejuang Kaltara Mukhlis Ramlan SH yang turut hadir dihadapan ribuan pejuang CDOB menyatakan, DOB adalah perintah Konstitusi, landasannya adalah Undang-Undang, jadi Presiden harus melaksanakan Konstitusi tersebut yang mengamanahkan Pemerintah untuk mengeluarkan 2 PP yaitu Detada & Desertada.
” Jika tidak segera diterbitkan, Presiden dianggap telah mengangkangi UU, Alasan ketidak mampuan anggaran Negara yang sering disampaikan oleh pihak Istana adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak mendasar”, Ungkap sang Pejuang Kaltara tersebut.
Ia mengatakan, pihaknya datang bukan untuk mengemis, bukan untuk merengek tapi kami datang untuk mengingatkan Pemerintah agar melaksanakan tanggung jawabnya terhadap perintah Undang-Undang, apalagi proses pemekaran sudah kami penuhi semua sesuai syarat yang tertuang dalam UU 23/2014 diawali dengan analisa mendalam terhadap potensi dan peluang kemandirian dari masing-masing daerah bila ingin mekar” salah satu contoh Provinsi Kalimantan Utara sejak terbentuknya Kaltara dan sampai hari belum terbentuk juga DOB Kota Tanjung Selor, yang mana kita tahu sesuai amanat UU tersebut menjadi keharusan sebuah Provinsi memiliki ibukota. “Tegas Mukhlis.
Mukhlis menegaskan, sumber daya yang tersedia di masing-masing Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) sangat cukup untuk membiayai kebutuhan, pemerintah lupa akan sejarah Negeri ini pada awal kemerdekaan saat Negara belum memiliki uang untuk membiayai aktivitas negara, kesultanan Jogyakarta dan Aceh tampil mensport Negara dengan dukungan biaya yang cukup.
Semua CDOB telah sepakat untuk mensuport Pemerintah Pusat pada tahap awal pemekaran (Pembentukan Daerah Persiapan) dengan membangun fasilitas yang dibutuhkan melalui konsep Smart City,” urainya.
Selain itu, kami  CDOB sudah siap dengan sumber daya manusia dan alam yang dimiliki untuk mendukung jalannya pemerintahan baru DOB di 3 tahun pertama.
Hal ini juga didukung oleh Seluruh kepala desa dalam wilayah pemekaran Desa lewat dukungan dana desa yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya mampu menghidupi pembangunan desa, ini potensi yang sangat besar dalam mendukung pemekaran” terang Mukhlis yang juga Calon Anggota DPD RI Dapil Kaltara.
Salah satu delegasi dari Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Ahamd Jufrie saat ditemui dilokasi aksi mengatakan, Aksi Nasional ini bertujuan untuk mendesak pemerintahan Jokowi -JK agar segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah sesuai dengan amanat undang-undang.

“Kami mendesak Presiden Jokowi segera menerbitkan dua PP tersebut. Apalagi ibukota Provinsi kami saat ini masih berada di Kecamatan. Harusnya, Kota Tanjung Selor inilah yang menjadi ibukota,” ujarnya.


”Kita ingin Kota Tanjung Selor segera dijadikan ibu kota sesuai undang undang yang ada, tentunya harus dibuka terlebih dahulu morotarium oleh Presiden Jokowi,” urainya.

Jika tidak segera dibuka morotarium tersebut kata dia, maka bukan hanya Tanjung Selor, tapi juga daerah-daerah lain yang bernasib serupa. ”Banyak daerah yang akhirnya tidak bisa dimekarkan karena terbentur dengan aturan itu. Sementara UU nomor 23 tahun 2012 itu jelas, bahwa pemerintah harus menjalankan undang undang tersebut melalui PP,” tandasnya.


Bagi dia dan CDOB, pemekaran daerah merupakan pilihan rasional dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan. “Pemekaran daerah, merupakan pilihan rasional dan objektif bagi pemerintah pusat dalam mengatasi keterisolasian, kemiskinan serta kesenjangan pembangunan antar daerah,”Terang Ahmad Jufrie yang juga Calon Anggota DPR Provinsi Kaltara Dapil 2 Bulungan-Ktt.


Diketahui, ratusan Delegasi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran DOB Se Indonesia sebelum berunjuk rasa didepan Istana Negara, terlebih dahulu beraudensi dengan para senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) digedung MPR/DPR RI. (Win)

Mukhlis Klaim Sudah Dua Kali Laporkan Adnan Pandu ke Polisi

0

Seorang pengusaha bernama Mukhlis Ramlan melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja, ke Badan Reserse Polri atas tuduhan pemalsuan akta perusahaan tahun 2006. Mengapa Mukhlis baru melaporkan Adnan sembilan tahun kemudian? Seusai melaporkan Adnan ke Bareskrim, Sabtu (24/1/2015) siang, Mukhlis mengatakan bahwa dirinya pernah melaporkan Adnan ke Polres Berau, Kalimantan Timur, pada 2008 atau dua tahun setelah Adnan dituduh melakukan pemalsuan. Namun, polisi setempat tak menindaklanjuti secara serius laporan tersebut. “Tahun 2009 juga kami sudah melapor lagi. Tapi kembali tidak ada tanggapan. Saya rasa sekarang adalah momen yang tepat. Kami ke sini ingin mencari keadilan,” ujar dia. Mukhlis menampik tudingan bahwa laporan kepada Adnan adalah bentuk dari pelemahan institusi pemberantasan korupsi tersebut. Menurut dia, justru laporan tersebut untuk menyelamatkan KPK dari tangan mafia seperti Adnan (baca: Setelah Bambang Widjojanto, Giliran Adnan Pandu Praja Dilaporkan ke Polisi). “Saya ini orang yang melaporkan beberapa pejabat nakal di daerah ke KPK. Saya terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, silakan dicek. Saya juga akrab dengan Johan Budi. Jadi kalau ada motif, enggak mungkinlah,” ujar dia. Didampingi kuasa hukumnya Angga Busra Lesmana, Mukhlis melaporkan Adnan dan Muhammad Indra Warga Dalem dengan nomor laporan TBL/48/I/2015/Bareskrim. Adnan dan Indra diadukan melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik serta turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP juncto Pasal 55 KUHP (baca: Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Diadukan Merampas Saham dan Aset). Tanda bukti laporan itu ditandatangani oleh Perwira Unit Siaga II Iptu Edy Wuryanto. KOMPAS