Tokoh Pemuda dan Presidium Mendesak Presiden Memekarkan Kota Tanjung Selor Ibukota Kaltara

0
46

Jakarta – Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Se-Indonesia gelar aksi di depan Istana Medeka Jalan Merdeka Utara, Senin (24/9/2018).


Mereka mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (DESARTADA) dan Penataan Daerah (PETADA) sebagai penjabaran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Tokoh Pemuda dan Pejuang Kaltara Mukhlis Ramlan SH yang turut hadir dihadapan ribuan pejuang CDOB menyatakan, DOB adalah perintah Konstitusi, landasannya adalah Undang-Undang, jadi Presiden harus melaksanakan Konstitusi tersebut yang mengamanahkan Pemerintah untuk mengeluarkan 2 PP yaitu Detada & Desertada.
” Jika tidak segera diterbitkan, Presiden dianggap telah mengangkangi UU, Alasan ketidak mampuan anggaran Negara yang sering disampaikan oleh pihak Istana adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak mendasar”, Ungkap sang Pejuang Kaltara tersebut.
Ia mengatakan, pihaknya datang bukan untuk mengemis, bukan untuk merengek tapi kami datang untuk mengingatkan Pemerintah agar melaksanakan tanggung jawabnya terhadap perintah Undang-Undang, apalagi proses pemekaran sudah kami penuhi semua sesuai syarat yang tertuang dalam UU 23/2014 diawali dengan analisa mendalam terhadap potensi dan peluang kemandirian dari masing-masing daerah bila ingin mekar” salah satu contoh Provinsi Kalimantan Utara sejak terbentuknya Kaltara dan sampai hari belum terbentuk juga DOB Kota Tanjung Selor, yang mana kita tahu sesuai amanat UU tersebut menjadi keharusan sebuah Provinsi memiliki ibukota. “Tegas Mukhlis.
Mukhlis menegaskan, sumber daya yang tersedia di masing-masing Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) sangat cukup untuk membiayai kebutuhan, pemerintah lupa akan sejarah Negeri ini pada awal kemerdekaan saat Negara belum memiliki uang untuk membiayai aktivitas negara, kesultanan Jogyakarta dan Aceh tampil mensport Negara dengan dukungan biaya yang cukup.
Semua CDOB telah sepakat untuk mensuport Pemerintah Pusat pada tahap awal pemekaran (Pembentukan Daerah Persiapan) dengan membangun fasilitas yang dibutuhkan melalui konsep Smart City,” urainya.
Selain itu, kami  CDOB sudah siap dengan sumber daya manusia dan alam yang dimiliki untuk mendukung jalannya pemerintahan baru DOB di 3 tahun pertama.
Hal ini juga didukung oleh Seluruh kepala desa dalam wilayah pemekaran Desa lewat dukungan dana desa yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya mampu menghidupi pembangunan desa, ini potensi yang sangat besar dalam mendukung pemekaran” terang Mukhlis yang juga Calon Anggota DPD RI Dapil Kaltara.
Salah satu delegasi dari Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Ahamd Jufrie saat ditemui dilokasi aksi mengatakan, Aksi Nasional ini bertujuan untuk mendesak pemerintahan Jokowi -JK agar segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah sesuai dengan amanat undang-undang.

“Kami mendesak Presiden Jokowi segera menerbitkan dua PP tersebut. Apalagi ibukota Provinsi kami saat ini masih berada di Kecamatan. Harusnya, Kota Tanjung Selor inilah yang menjadi ibukota,” ujarnya.


”Kita ingin Kota Tanjung Selor segera dijadikan ibu kota sesuai undang undang yang ada, tentunya harus dibuka terlebih dahulu morotarium oleh Presiden Jokowi,” urainya.

Jika tidak segera dibuka morotarium tersebut kata dia, maka bukan hanya Tanjung Selor, tapi juga daerah-daerah lain yang bernasib serupa. ”Banyak daerah yang akhirnya tidak bisa dimekarkan karena terbentur dengan aturan itu. Sementara UU nomor 23 tahun 2012 itu jelas, bahwa pemerintah harus menjalankan undang undang tersebut melalui PP,” tandasnya.


Bagi dia dan CDOB, pemekaran daerah merupakan pilihan rasional dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan. “Pemekaran daerah, merupakan pilihan rasional dan objektif bagi pemerintah pusat dalam mengatasi keterisolasian, kemiskinan serta kesenjangan pembangunan antar daerah,”Terang Ahmad Jufrie yang juga Calon Anggota DPR Provinsi Kaltara Dapil 2 Bulungan-Ktt.


Diketahui, ratusan Delegasi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran DOB Se Indonesia sebelum berunjuk rasa didepan Istana Negara, terlebih dahulu beraudensi dengan para senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) digedung MPR/DPR RI. (Win)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here